Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2021

Usai Indonesia Terpilih Menjadi Presidensi KTT G20, Merupakan Kesempatan Untuk Tunjukan Pertumbuhan Ekonomi Bangsa

Jakarta - Indonesia resmi terpilih menjadi presidensi Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) tahun 2022. Hal ini sekaligus menandakan pertama kalinya Indonesia memegang posisi tersebut. Rencananya, KTT G20 tahun depan akan digelar di Bali. Penyerahan presidensi dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 di Roma yang berlangsung di La Nuvola pada Minggu, (31/11/2021). Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, dengan ditunjuknya Indonesia sebagai presidensi KTT G20 merupakan momentum atau kesempatan untuk menunjukan pertumbuhan ekonomi bangsa. "Insya Allah, KTT G20 di Indonesia akan digelar di Bali, sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan pertumbuhan ekonomi bangsa,"ujar Erick melalui akun instagramnya, Senin (1/11/2021). Dalam postingan yang sama, Erick juga turut memamerkan sejumlah fotonya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, usai penutupan KTT G20. "Bersama Bapak Presiden @Jokowi dan beberapa Me

Menteri BUMN Erick Thohir: Kemungkinan Bakal Merampingkan Kembali BUMN

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 dari sebelumnya 108. Erick Thohir mengatakan, kebijakan itu sangat mungkin diambil karena BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya. "Apakah dirampingkan?. Dimungkinkan, tergantung dari situasi industrinya. Jadi yess dimungkinkan,"kata Erick dikutip dari Antara, Senin (25/10/2021). Erick mengatakan perampingan BUMN ini merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir. Dalam transformasi itu, Erick memangkas jumlah klaster menjadi 12 klaster dari sebelumnya yang sebanyak 27 klaster, yang aman setiap klaster dibagi atas sektor industri yang diemban BUMN Menurutnya, BUMN harus bertransformasi terutama dalam model bisnis karena negara mengharapkan perusahaan plat merah dapat memberikan p

OJK Meminta Pinjol Legal Untuk Memberikan Bunga Lebih Rendah Dan Memperbaiki Cara Penagihan ke Pengguna

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan pinjaman online (pinjol) legal Memberikan suku bunga yang lebih murah dan memperbaiki cara penagihan ke pengguna. "Untuk pinjol yang sudah terdaftar atau legal, kami dorong agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga lebih murah, dan penagihan terus ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan,"ujar Ketua OJK Wimboh Santoso, dalam postingan di Instagram OJK @ojkindonesia, Senin (18/10/2021). Menurut dia, seluruh pinjol legal yang telah mendapat izin dari OJK juga harus bergabung dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). "Asosiasi membina bagaimana para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman murah, tepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika,"ujar Wimboh. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat khususnya masyarakat k

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Beli Saham MPPA Sebanyak 6,74% Mencapai Nilai Rp355 Milliar

Jakarta - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek telah membeli 6,74 persen saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). Transaksi pembelian berlangsung pada 4 Oktober 2021 dengan nilai mencapai Rp355 miliar. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Gojek membeli saham MPPA yang dimiliki PT Multipolar Tbk (MLPL), anak usaha Grup Lippo, sebanyak 507.142.900 saham di harga Rp700 per saham. "Bahwa pada 4 Oktober 2021, MLPL telah melakukan transaksi penjualan saham perseroan yang dimiliki kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sejumlah 507.142.900 saham di harga Rp700 per saham, yang mewakili 6,74 persen kepemilikan,"tulis keterangan manajemen MPPA, dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (8/10/2021). Dengan adanya transaksi tersebut, porsi kepemilikan MLPL sebagai pemegang saham pengendali MPPA, berkurang dari sebelumnya 2,88 miliar saham atau setara 38,33 persen menjadi 2,37 miliar saham atau setara 31,59 persen saham. Selain membeli saham MPPA, Gr

Sebagai Kecaman Atas Uji Coba Nuklir, Singapura Menyetop Hubungan Dangang Dengan Korea Utara

Jakarta - Singapura telah menyetop hubungan dagang dengan Korea Utara dalam rangka penggunaan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kecaman atas program senjata nuklir Pyongyang. "Semua barang yang diperdagangkan secara komersial ... dari atau ke Republik Rakyat Demokratik Korea Utara (DPRK), terlepas dari apakah mereka diimpor, diekspor, dikirim atau dibawa transit melalui Singapura,"demikian sebuah surat edaran oleh Bea Cukai Singapura di situsnya, seperti mengutip AFP, Kamis (16/11/2017). DPRK adalah nama resmi Korea Utara. Amerika Serikat memimpin sebuah pengarahan di Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan dua set sanksi baru-baru ini bagi Korea Utara untuk menghukum Pyongyang karena uji coba nuklir dan misilnya. Bea Cukai Singapura mengirimkan pemberitahuan tersebut ke pedagang dan agen pada hari Selasa 14 November 2017. Bagi yang melanggar, mereka dapat didenda hingga mencapai 100.000 dolar Singapura atau tiga kali lipat dari nilai barang yang diper