Sebagai Kecaman Atas Uji Coba Nuklir, Singapura Menyetop Hubungan Dangang Dengan Korea Utara

Jakarta - Singapura telah menyetop hubungan dagang dengan Korea Utara dalam rangka penggunaan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kecaman atas program senjata nuklir Pyongyang.

"Semua barang yang diperdagangkan secara komersial ... dari atau ke Republik Rakyat Demokratik Korea Utara (DPRK), terlepas dari apakah mereka diimpor, diekspor, dikirim atau dibawa transit melalui Singapura,"demikian sebuah surat edaran oleh Bea Cukai Singapura di situsnya, seperti mengutip AFP, Kamis (16/11/2017).

DPRK adalah nama resmi Korea Utara. Amerika Serikat memimpin sebuah pengarahan di Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan dua set sanksi baru-baru ini bagi Korea Utara untuk menghukum Pyongyang karena uji coba nuklir dan misilnya.

Bea Cukai Singapura mengirimkan pemberitahuan tersebut ke pedagang dan agen pada hari Selasa 14 November 2017. Bagi yang melanggar, mereka dapat didenda hingga mencapai 100.000 dolar Singapura atau tiga kali lipat dari nilai barang yang diperdagangkan, atau menerima hukuman penjara hingga dua tahun. Bagi pelanggar yang berulang akan dikenai hukuman yang lebih berat.

Korea Utara melakukan uji coba nuklir keenam, dan yang paling kuat sampai saat ini, pada tanggal 3 September. Hal itu memicu kemarahan internasional dan babak baru untuk penerapan sanksi. Dari kekuatan internasional lewat sanksi ekonomi, diharapkan bisa menghentikan bahan baku untuk melanjutkan program nuklirnya dan menekan Korea Utara melakukan negosiasi.

"Saya pikir ini adalah penting saat kebanyakan negara Asia Tenggara akan melakukan hal yang sama, jadi sangat tepat bahwa Singapura sebagai kekuatan perdagangan utama kawasan ini,"kata Oh Ei Sun, seorang elderly di Sekolah S Rajaratnam dari Studi Internasional di Singapura, kepada AFP.

Dia mengatakan, uji coba nuklir Pyongyang yang berulang, pembunuhan Kim Jong-Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, di Malaysia pada Februari lalu juga membulatkan tekad negara-negara Asia Tenggara untuk memutuskan hubungan substansial dengan Korea Utara.

Singapura telah memberi peringatan kepada warga agar tidak melakukan perjalanan penting ke Korea Utara. Singapura juga meminta warga Korea Utara untuk memiliki visa sebelum bepergian ke negaranya. Korea Utara sendiri memiliki sebuah kedutaan di Singapura. Namun, Singapura tidak memiliki kedutaan di Pyongyang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga
Baca selengkapnya

Pentingnya Peran UMKM Dalam Perekonomian Menjadi Latar Peluncuran Buku Berjudul " Pembiayaan UMKM"

Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menerus ditingkatkan. Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian ini menjadi latar peluncuran buku yang berjudul "Pembiayaan UMKM" di Jakarta secara hybrid, Kamis (11/11/2021) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku tersebut juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah berpihak kepada UMKM dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM
Baca selengkapnya

Strategi OJK Mendukung Edukasi Keuangan Digital Indonesia

Jakarta -  Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan electronic. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital. "OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara online, Senin (20/12). Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Understanding Administration System (LMS). "Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning administration system edukasi keuangan telah sesua
Baca selengkapnya