Kemendag Sampaikan Tidak Beri Izin Impor Beras Untuk Keperluan Umum Selama 2021, Terakhir Impor 2018

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum selama tahun 2021. Kemendag juga menjamin ketersediaan kebutuhan beras nasional melalui serapan Bulog untuk gabah dan beras petani.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Kemendag sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum. Izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan pada tahun 2018 untuk keperluan cadangan beras pemerintah.

"Izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah,"ujar Lutfi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan, izin yang Kemendag terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Misalnya, beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus dan beras pecah yang 100 persen untuk keperluan bahan baku industri.

Lutfi menyampaikan, pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, dengan selalu memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

Selain itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan akan selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga,"ucapnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Menguat Pada Awal Tahun 2022 83,82 Poin Atau Naik 1,27 Persen ke 6.665.30

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada perdagangan awal 2022 berakhir di zona hijau. IHSG menguat 83,82 poin atau 1,27 persen ke 6.665,30. Pada penutupan perdagangan Senin (3/1/2022), tercatat sebanyak 321 saham menguat, 215 saham melemah, dan 148 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,73 triliun dari 21,5 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Di tengah penguatan IHSG, Indeks LQ45 naik 1,28 poin atau 11,91 persen ke 943,32, indeks JII meningkat 8,61 poin atau 1,53 persen ke 570,62, indeks IDX30 terkerek 7,41 poin atau 1,49 persen ke 504,51, dan indeks MNC36 melesat 3,79 poin atau 1,21 persen ke 317,10. Adapun saham-saham yang masuk top gainers, yaitu PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik Rp57 atau 34,97 persen ke Rp220, saham PT Tanah Laut Tbk (INDX) naik Rp16 atau 12,80 persen ke Rp141, dan saham PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) naik Rp9 atau 9,47 persen ke Rp104. Sedangkan saham-saham yang masuk leading losers, antara existed PT Agro Yasa L...
Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Manfaat Hutan Bisa Turunkan C02 dan Memakan Biaya Lebih Sedikit

Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor Forestry as well as various other Land Makes Use Of (FoLU) atau sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan bisa menurunkan lebih dari 700 juta ton ekuivalen karbondioksida (CARBON DIOXIDE). Usaha tersebut pun menelan biaya hanya Rp90 triliun, tergolong kecil dibanding sektor energi. "Sektor ini fading penting dan paling besar kontribusinya, serta biayanya relatif murah," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Selasa (7/12). Dia menjelaskan, sektor energi berkontribusi menurunkan 450 juta ton ekuivalen CO2 atau hanya tiga per empat dari kemampuan sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Namun menelan biaya yang cukup fantastis atau sekitar Rp3.500 triliun. Meski sangat mahal, energi adalah sektor yang memiliki peranan kedua terbesar untuk menurunkan CO2 dalam perekonomian Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia masih banyak mengandalkan sektor tersebut. "Untuk bisa mencapai tujuan Country wide Establishe...
Baca selengkapnya

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga ...
Baca selengkapnya