Kemendag Sampaikan Tidak Beri Izin Impor Beras Untuk Keperluan Umum Selama 2021, Terakhir Impor 2018

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum selama tahun 2021. Kemendag juga menjamin ketersediaan kebutuhan beras nasional melalui serapan Bulog untuk gabah dan beras petani.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Kemendag sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum. Izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan pada tahun 2018 untuk keperluan cadangan beras pemerintah.

"Izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah,"ujar Lutfi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan, izin yang Kemendag terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Misalnya, beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus dan beras pecah yang 100 persen untuk keperluan bahan baku industri.

Lutfi menyampaikan, pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, dengan selalu memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

Selain itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan akan selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga,"ucapnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga
Baca selengkapnya

Pentingnya Peran UMKM Dalam Perekonomian Menjadi Latar Peluncuran Buku Berjudul " Pembiayaan UMKM"

Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menerus ditingkatkan. Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian ini menjadi latar peluncuran buku yang berjudul "Pembiayaan UMKM" di Jakarta secara hybrid, Kamis (11/11/2021) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku tersebut juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah berpihak kepada UMKM dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM
Baca selengkapnya

Strategi OJK Mendukung Edukasi Keuangan Digital Indonesia

Jakarta -  Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan electronic. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital. "OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara online, Senin (20/12). Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Understanding Administration System (LMS). "Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning administration system edukasi keuangan telah sesua
Baca selengkapnya