Bank KB Bukopin Menerbitkan Obligasi Sebesar 2 Trilliun, Degan Hasil 6,25 Sampai 8,90 Persen

Jakarta - PT Bank KB Bukopin Tbk (Perseroan) saat ini tengah fokus dalam pelaksanaan aksi korporasi dalam rangka penguatan modal Perseroan.

Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I KB Bukopin Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 yang memberikan tingkat kupon kompetitif.

Masing-masing suku bunga kupon yang diberikan 6,25 persen untuk Obligasi, 8,00 persen untuk Obligasi Subordinasi seri A, dan 8,90 persen untuk Obligasi Subordinasi seri B.

Sebagai informasi, Perseroan menerbitkan jumlah Pokok Obligasi dengan nilai maksimal Rp 1 triliun, kemudian jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri A dengan nilai maksimal Rp 315 miliar dan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 685 miliar.

Dengan demikian, complete penghimpunan dana yang ditargetkan dari aksi korporasi ini mencapai Rp 2 triliun. Kedua surat utang tersebut merupakan kali pertama Perseroan menerbitkan obligasi sejak 2017 lalu.

Sehubungan dengan penerbitan surat utang tersebut, hingga saat ini Perseroan berhasil membukukan pesanan surat utang tersebut dengan small yang melebihi ekspektasi dari alokasi penerbitan. Untuk jumlah pokok Obligasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 1,413 trilun, jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri A mencapai Rp 357,5 milar, dan jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri B mencapai Rp 734,5 miliar.

Kondisi tersebut mencerminkan antusiasme calon capitalist terhadap kredibilitas Perseroan dalam memberikan financial investment value, senada dengan yang telah dikemukakan oleh Director Of Finance, Seng Hyup Shin.

"Kami yakin dengan rating Obligasi yang sangat baik (AAA), kupon imbal hasil yang bersaing di pasar, serta dukungan penuh KB Kookmin Bank dan KB Financial Group, dana yang kami targetkan dapat tercapai,"kata Seng dalam siaran pers Bank KB Bukopin, Jumat (10/9).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga
Baca selengkapnya

Pentingnya Peran UMKM Dalam Perekonomian Menjadi Latar Peluncuran Buku Berjudul " Pembiayaan UMKM"

Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menerus ditingkatkan. Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian ini menjadi latar peluncuran buku yang berjudul "Pembiayaan UMKM" di Jakarta secara hybrid, Kamis (11/11/2021) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku tersebut juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah berpihak kepada UMKM dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM
Baca selengkapnya

Strategi OJK Mendukung Edukasi Keuangan Digital Indonesia

Jakarta -  Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan electronic. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital. "OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara online, Senin (20/12). Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Understanding Administration System (LMS). "Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning administration system edukasi keuangan telah sesua
Baca selengkapnya