Warga Negara Nigeria Mengusulkan Ganti Nama Negara Menjadi United Africa Republic

Nigeria, negara di Afrika Barat itu diwacanakan akan berganti nama. Nama yang diusulkan adalah Republik Afrika Bersatu atau United Africa Republic (UAR).

Selama dua pekan, anggota parlemen government turun ke berbagai negara bagian mengumpulkan pandangan warga untuk mengubah konstitusi. Gagasannya untuk mendulang saran untuk amandemen seperti reformasi pemilu dan sistem pemerintahan.

Tapi seorang warga, Adeleye Jokotoye, seorang konsultan pajak, ingin nama negara diubah Nigeria merupakan nama yang ditetapkan penguasa kolonial di masa lalu.

Nama Nigeria diusulkan pada akhir abad ke-19 oleh jurnalis Inggris Plants Shaw, yang kemudian menikah dengan manager kolonial Inggris Lord Frederick Lugard.

Nigeria berasal dari Sungai Niger yang memasuki negara itu dari barat laut dan mengalir ke Delta Niger di mana ia bermuara ke Samudra Atlantik melalui banyak anak sungainya.

Jokotoye ingin nama itu diubah dan pilihannya adalah Republik Afrika Bersatu - untuk mencerminkan ratusan kelompok etnis yang membentuk negara. Usulan itu memicu keributan khususnya di media sosial seperti Twitter. Sejumlah pengguna menanggapi dengan selorohan tapi ada juga yang menanggapi dengan serius. Demikian dikutip dari BBC, Jumat (4/6).

"Republik Afrika Bersatu? Mengganti nama Nigeria bukan MASALAH masyarakat Nigeria! Beri kami JALAN BAGUS, KEAMANAN, LISTRIK, KESEHATAN. Beri kami KEPERLUAN MENDASAR," tulis seorang pengguna Twitter.

Jokotoye juga memberi usulan nama alternatif lain - Republik Alkebulan Bersatu (artinya: Republik Persatuan Ibu Manusia).

Dia juga mengusulkan amandemen struktur pemerintahan, dan kontrol perpajakan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga
Baca selengkapnya

Pentingnya Peran UMKM Dalam Perekonomian Menjadi Latar Peluncuran Buku Berjudul " Pembiayaan UMKM"

Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menerus ditingkatkan. Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian ini menjadi latar peluncuran buku yang berjudul "Pembiayaan UMKM" di Jakarta secara hybrid, Kamis (11/11/2021) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku tersebut juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah berpihak kepada UMKM dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM
Baca selengkapnya

Strategi OJK Mendukung Edukasi Keuangan Digital Indonesia

Jakarta -  Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan electronic. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital. "OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara online, Senin (20/12). Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Understanding Administration System (LMS). "Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning administration system edukasi keuangan telah sesua
Baca selengkapnya