Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Manfaat Hutan Bisa Turunkan C02 dan Memakan Biaya Lebih Sedikit

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor Forestry as well as various other Land Makes Use Of (FoLU) atau sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan bisa menurunkan lebih dari 700 juta ton ekuivalen karbondioksida (CARBON DIOXIDE).

Usaha tersebut pun menelan biaya hanya Rp90 triliun, tergolong kecil dibanding sektor energi.

"Sektor ini fading penting dan paling besar kontribusinya, serta biayanya relatif murah," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Selasa (7/12).

Dia menjelaskan, sektor energi berkontribusi menurunkan 450 juta ton ekuivalen CO2 atau hanya tiga per empat dari kemampuan sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Namun menelan biaya yang cukup fantastis atau sekitar Rp3.500 triliun.

Meski sangat mahal, energi adalah sektor yang memiliki peranan kedua terbesar untuk menurunkan CO2 dalam perekonomian Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia masih banyak mengandalkan sektor tersebut.

"Untuk bisa mencapai tujuan Country wide Established Contribution (NDC) kita, peran dari sektor energi itu luar biasa penting," ungkap Sri Mulyani.

PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab yang besar dan penting sebagai perusahaan milik negara yang terbesar di bidang energi dalam mencapai target NCD Pemerintah Indonesia.

Adapun target NDC Indonesia yaitu penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

"Dalam konteks ini kita melihat peranan semua pihak menjadi penting, karena fokus Indonesia adalah transisi ekonomi yang terjangkau dan adil," tandas Direktur Pelaksana Financial institution Dunia tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga
Baca selengkapnya

Pentingnya Peran UMKM Dalam Perekonomian Menjadi Latar Peluncuran Buku Berjudul " Pembiayaan UMKM"

Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menerus ditingkatkan. Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian ini menjadi latar peluncuran buku yang berjudul "Pembiayaan UMKM" di Jakarta secara hybrid, Kamis (11/11/2021) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku tersebut juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah berpihak kepada UMKM dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM
Baca selengkapnya

Strategi OJK Mendukung Edukasi Keuangan Digital Indonesia

Jakarta -  Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan electronic. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital. "OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara online, Senin (20/12). Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Understanding Administration System (LMS). "Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning administration system edukasi keuangan telah sesua
Baca selengkapnya