PLN Menargetkan Kabel Listrik Bawah Laut Sumatera-Bangka Akhir 2021, Dengan Investasi 1,9 Trilliun

Jakarta - PT PLN (Persero) menargetkan sistem kelistrikan Sumatera dan Bangka bakal terhubung kabel listrik bawah laut pada Desember 2021. Nilai investasi sistem kelistrikan Sumatera dan Bangka mencapai Rp 1,9 triliun.

Direktur Huge Proyek dan EBT PLN, Wiluyo Kusdwiharto, mengatakan dengan terhubungnya dua sistem kelistrikan tersebut akan menghemat biaya operasi mencapai Rp1,4 triliun serta menghentikan pengoperasian sebanyak 5 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 65 megawatt (MW).

Hal itu, sekaligus bermanfaat terhadap peningkatkan efisiensi penggunaan BBM sebesar 186 juta liter dan menekan emisi sebesar lebih dari 221.000 ton CO2 pertahunnya.

Terpenting, pasokan listrik di Bangka bakal semakin andal. Saat ini, total daya mampu pembangkit di Bangka mencapai 187,7 megawatt (MW), dengan beban puncak 174,9 MW.

Pulau Bangka akan mendapat tambahan pasokan listrik sekitar 109 MVA dari kabel listrik bawah laut sepanjang 36 kilometer sirkuit (kilometres) tersebut. "Untuk menghubungkan dua sistem kelistrikan ini, investasinya sekitar Rp1,9 triliun,"ungkap Wiluyo Kusdwiharto dalam keterangan tertulis, Jumat (24/9/2021).

Tak hanya meningkatkan keandalan, keberadaan kabel listrik tersebut akan memangkas biaya pokok produksi (BPP) di Bangka. Sebab listrik dari pembangkit-pembangkit berbiaya murah di Sumatera dapat disalurkan ke Pulau Bangka. Dari total kapasitas pembangkit 248 MW, saat ini pasokan listrik di Bangka masih didominasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Dengan tersambung kabel laut, BPP Bangka bakal turun hingga 57 persen dari Rp2.454 per kilowatt hr (kWh) menjadi Rp1.054 per kWh. "Potensi penghematannya sekitar Rp1,4 triliun per tahun,"ujar Wiluyo.

Dia berharap dengan kian andalnya pasokan listrik nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Bangka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dengan beroperasinya kabel laut Sumatera-Bangka, PLN juga bisa meningkatkan pelayanan terutama untuk mengakomodir permintaan pelanggan industri pada sektor perikanan"tutur Wiluyo.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Menjadikan PT. Danareksa Sebagai Holding BUMN

Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang perubahan PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa. PP ini sudah diterbitkan pada 10 November 2021. Dalam aturan baru, Jokowi menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Kegiatan yang dimaksud, yakni mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik. Selain itu, Danareksa juga bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana. Perseroan juga
Baca selengkapnya

Pentingnya Peran UMKM Dalam Perekonomian Menjadi Latar Peluncuran Buku Berjudul " Pembiayaan UMKM"

Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menerus ditingkatkan. Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian ini menjadi latar peluncuran buku yang berjudul "Pembiayaan UMKM" di Jakarta secara hybrid, Kamis (11/11/2021) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku tersebut juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini Pemerintah berpihak kepada UMKM dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM
Baca selengkapnya

Strategi OJK Mendukung Edukasi Keuangan Digital Indonesia

Jakarta -  Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan electronic. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital. "OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara online, Senin (20/12). Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Understanding Administration System (LMS). "Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning administration system edukasi keuangan telah sesua
Baca selengkapnya